Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

Cegah Korupsi, Kejari Jakbar Dampingi Pengelolaan Anggaran Pemkot

Jakarta  - Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) mencoba meminimalisir tindakan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakbar. Kejari tidak hanya bergerak di ranah eksekusi, tetapi juga pada upaya pencegahan.

Kejaksaan membentuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tim ini baru terbentuk pada akhir 2015, dan selama 2016 aktif mendampingi Pemkot dalam melaksanakan pembangunan.

"Dari awal sudah kita kawal, apa saja permasalahannya. Misalkan pemkot ragu, ini pelanggaran atau tidak. Kalau boleh, apa dasarnya, untuk itu kejaksaan hadir," kata Kepala Kejari Jakbar Dr Reda Manthovani dalam acara 'Laporan Kinerja Tahun 2016' di Kantor Kejari Jakarta Barat, Jl Raya Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (12/1/2017).

Namun pendampingan ini tidak diwajibkan. "Tergantung dari pemilik proyek, kita sediakan untuk itu. Kita nggak wajibkan, tergantung user-nya," ujar Reda.

Korupsi di Pemkot biasanya hadir dalam bentuk ketidaksesuaian antara kontrak dan kenyataan. Oleh karena itu, TP4D melakukan pengawasan agar berjalan sebagaimana kontrak.

"Kami bekerja dari awal, kami kumpulkan konsultan, pengawas, kami panggil. Pelaksana kami panggil. Tolong dikerjakan sesuai kontrak. Kalau tidak, konsekuensinya berhadapan dengan saya," kata Kasi Intelijen Kejari Jakarta Barat dan Ketua TP4D, Teguh Ananto, dalam acara yang sama.

Selain itu, Kejari melakukan pemeriksaan terhadap dugaan korupsi pengadaan alat fitness di GOR Tanjung Duren pada 2016. Dalam kasus ini, Kejari telah menetapkan tiga tersangka.

"Modusnya mark up. Ternyata harga barangnya di-mark up. Tim sudah tetapkan tiga tersangka. Dari PPK (Panitia Pembuat Komitmen) dengan inisial EB, rekanan MC, dan satu rekanan lagi MS," kata Kasi Pidana Khusus Choirun Parapat.

Selain korupsi, Kajari menyebut beberapa kegiatan yang berhasil dilakukan pada 2016. Seperti pengamanan aset fasilitas umum-fasilitas sosial (Fasum-Fasos), sistem e-Tilang, pengelolaan website, dan lain sebagainya.

Sumber: detik.com