Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

Tak Dikawal Kejari Jakbar, Pembebasan Lahan Sungai Angke Lama Rawan Korupsi

Jakarta- Pembebasan lahan di tepian Kali Angke Lama tak dipantau dan dikawal oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar). Pembebasan lahan pun jadi rawankorupsi.

Padahal sebelumnya, pada tahun 2016, seluruh proyek di Jakarta Barat dipantau sejak awal oleh tim TP4D Kejari Jakbar.

Lahan Kali Angke yang berada di ruas Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat (Kali Angke Lama) dibebaskan untuk dilakukan normalisasi dengan cara pemancangan sheet pile.

Kepala Kejari Jakbar, Reda Mantovani, mengatakan, tak ada permintaan pengawalan proyek itu dari pihak Pemkot Jakbar.

"Kalau kita kan melakukan pengawalan lewat tim TP4D apabila ada permintaan saja. Kalau tak diajak ya tak apa-apa," kata Reda ketika dihubungi Wartakotalive.com, beberapa waktu lalu.

Menurut Reda, mungkin karena masih awal makanya belum diminta untuk mengawalnya. "Nanti mungkin," ujar Reda.

Sebelumnya diketahui bahwapembebasan lahandi Kali Angke Lama menemui masalah.

Sejumlah surat girik yang dimiliki para ahli waris bermasalah.

Dari 12 lahan yang memiliki ahli waris, baru 2 yang layak dibebaskan karena berkasnya cocok dan lengkap.

Sedangkan 10 surat girik lainnya dinyatakan bermasalah karena berbagai hal.

Mulai dari nomor girik yang tak sesuai dengan data di kelurahan. Sampai dengan ahli waris yang tak bisa menunjukkan letak persis tanahnya. Ada pula yang tanahnya menghilang.

Untuk itu Pemkot Jakbar meminta Kantor Wilayah BPN Jakarta Barat untuk menunda pembayaran terhadap 10 bidang lahan tersebut.

Pihak Tim Pembebasam Lahan Kali Angke Lama pun kini melakukan penyelidikan di lokasi dengan berbagai cara.

Salah satunya meminta bantuan Lapan untuk melihat foto-foto jaman dahulu di Kali Angke Lama. Foto diperlukan untuk membandingkan apakah ada pengurangan luas atau penambahan lahan di Kali Angke Lama.

Pengurangan luas dapat terjadi karena abrasi. Sedangkan penambahan lahan terjadi karena pengurukan lahan yang dilakukan warga setempat. Tepian Kali Angke Lama kini diketahui memang sudah jadi kawasan kumuh.

Sumber: wartakota.tribunnews.com