Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

Kajari hadiri Sosialisasi Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Kemeko Polhukam

(21/04/2017) Jakarta -  Kajari dan Kasi Pidum beserta 4 staf operator website hadiri undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia terkait Sosialisasi Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi , Kamis (20/04/2017)

Acara yang digelar di Ruang Rapat Nakula Kemenko Polhukam dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Polhukam RI, Kejaksaan RI, POLRI, Mahkamah Agung, Kemenkumham, Bapennas dan Sandi Negara.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) ditunjuk sebagai Proyek Percontohan Tindak Lanjut Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerjasama tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Dr. Reda Manthovani menyampaikan inovasi-inovasi dalam penanganan perkara. Salah satu inovasinya yaitu penggunaan website sebagai sarana informasi publik. Masyarakat yang membutuhkan informasi perkara Pidum, Pidsus dan Datun dapat langsung mengakses website resmi Kejari Jakarta Barat (www.kejari-jakbar.go.id), “ Semua informasi penanganan perkara di publish secara transparan mulai saat SPDP masuk dari penyidik sampai dengan eksekusi” ujar Reda.

Dalam kesempatan yang sama Arif S, selaku narasumber perwakilan dari Bapennas memaparkan latar belakang dan tujuan dari sosialiassi ini. Sosialisasi ini dilatar belakangi dari hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN tahun 2010-2014 terdapat permasalahan dan kendala yang menghambat pencapain tujuan Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Hukum. Salah satu masalah peradilan pidana disebabkan adanya hambatan pada komusikasi dan koordinasi antar komponen dalam system peradilan. Buruknya penilaian masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari system hukum itu sendiri yang membuat aparat penegak hukum di Indonesia tidak dapat bekerja secara maksimal. Pembangunan bidang penegakan hukum dalam RPJMN 2015-2019 akan diarahkan pada kualitas, bukan kuantitas.Diharapkan kedepan proyek ini cepat terlaksana dan tercapai beberapa tujuan diantaranya :

  1. Menciptakan proses hukum yang dapat memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
  2. Menciptakan koordinasi antar instansi penegakan hukum yang sinergis, efisien dan efektif
  3. Menciptakan inovasi dalam proses penanganan perkara, berupa Sistem Peradilan Terpadu antar Instansi penegak hukum
  4. Meningkatkan kepercayaan public terhadap system penegakan hukum di Indonesia
  5. Mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 melalui peningkatan kualitas penegakan hukum.

Bapennas2 Bapennas3

Bapennas4 Bapennas6

 (Team Website Kejari Jak-Bar)

Last modified on Friday, 21 April 2017 16:24