Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

Cegah korupsi pembangunan jalan, Sudin Bina Marga gandeng TP4D Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Inspektorat

(25/09/2017) Jakarta – Sudin Bina Marga Kota Jakarta Barat menggandeng TP4D Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) dan Inspektorat Pemkot Jakarta Barat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan peningkatan jalan di kecamatan Kalideres dan Cengkareng, hal ini berlangsung dalam acara penandatangan kontrak antara Sudin Bina Marga dengan Direktur PT. Duta kreasi indah dan PT. Nikita sari jayadi ruang rapat Sudin Bina Marga, Senin (25/9), pagi tadi.

Beberapa proyek Sudin Bina Marga, adalah :

  1. Peningkatan jalan di Kecamatan Kalideres oleh PT. Duta kreasi indah dengan nilai kontrak Rp. 1.1 milyar
  2. Peningkatan jalan di Kecamatan Cengkareng oleh PT. Nikita Sari Jaya dengan nilai kontrak Rp. 1.7 milyar.

Dalam kesempatan sama sama, sudin bina marga juga memanggil para kontraktor yang terlibat dalam kegiatan pembangunan jalan di wilayah Jakarta Barat yang telah selesai dilaksanakan dan akan melakukan proses penagihan pembayaran.

Dalam kesempatan tersebut Ketua TP4D kejari Jakarta Barat yang juga sebagai Kasi intelijen kejari Jakarta Barat memberikan arahah agar dalam proses pembayaran harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak baik kualitas maupun kuantitasnya.

Teguh menambahkan, untuk mengetahui kualitas dari pekerjaan hotmix harus melalui proses uji dari UPPP Dinas Bina Marga prov. DKI Jakarta atau pihak ketiga yang memiliki kemampuan pengujian yang trakreditasi, hal ini dilakukan agar benar-benar tidak terjadi kerugian keuangan negara dalam proses pembayaran suatu proyek.

ketua TP4D juga mengingatkan, pihak Sudin Bina Marga untuk segera melakukan proses pembayaran apabila semua syarat-syarat pencairan sudah lengkap hal ini untuk mndorong percepatan penyerapan anggaran mengingat anggaran pada Sudin Bina Marga Jakarta Barat baru terealisasi 24% dari target 52%. (nrl)

(Tim Website Kejari Jakbar)