Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

Baik dalam pengelolaan BMN, Kejaksaan RI Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan

(08/11/2017) Jakarta - Menteri keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Republik Indonesia atas kinerjanya dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) Tahun 2016. "Menkeu RI memberikan penghargaan kepada kejaksaan Republik Indonesia atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan barang milik negara tahun 2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M. Rum di Jakarta, Selasa (7/11).

Baca Juga : Sri Mulyani beri penghargaan kementerian pengelola aset negara terbaik


kejaksaanM. Rum menyebutkan, penghargaan itu untuk kategori kepatuhan pelaporan BMN dan kategori sertifikasi BMN. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pada 2016 setelah sempat turun pada 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kinerja kejaksaan sangat bagus, tugas banyak dengan anggaran minim tapi bisa memperbaiki sistemnya, kata Anggota I BPK Firman Sampurna dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI 2016, di Jakarta, Selasa (30/5). Kejaksaan sempat mendapatkan WTP berturut-turut dari 2012, 2013, 2014 namun pada 2015 turun menjadi WDP hingga bisa kembali meraih WTP. Ia menyebutkan WTP itu merupakan prestasi yang patut dibanggakan bukan sekadar hadiah. "Prestasi dengan kerja keras dalam mengelola keuangan negara atau mempertanggungjawabkannya," katanya. Kendati demikian, pihaknya masih menemukan kekurangan dalam pengelolaan keuangan negara di kejaksaan itu, dari sistem pengendalian internal dan temuan kepatuhan.

Baca Juga : BUSINESS HITS: Kelola BMN dengan Baik, Sri Mulyani Beri Penghargaan ke Kementerian Lembaga

kejaksaanSementara itu, Jaksa Agung HM. Prasetyo berharap hasil audit BPK ini memperjelas temuan dan kekurangan pengelolaan keuangan negara yang harus dicermati. "Temuan BPK harusnya diimbangi bersama antara auditor dengan kendala kejaksaan dalam memandang masalah," katanya.
Ia mengharapkan dapat mengeliminasi kendala pengelolaan keuangan sebagai tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Terkait akun yang dikecualikan oleh BPK pada 2015, Prasetyo menilai terdapat pembenahan dalam proses belanja penanganan perkara dalam perencanaan anggaran. "Pada tahun 2017 tidak lagi menggunakan standar pengeluaran, tetapi rincian yang disusun satuan kerja agar bisa disusun dengan keadaan riil yang dihadapi satuan kerja," katanya.

Berita disalin dari MONITOR >>>>>> (Baca Disini)

(Tim Website Kejari Jakbar)