Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

Kejari Jakbar Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Alat Kesehatan di RSUD Cengkareng

(07/03/2018) Jakarta – Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan mark up anggaran pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Cengkareng. Dua orang tersangka adalah pengawas RSUD, satu orang lainnya pihak swasta.

rsud cengkarengKetiga orang tersangka adalah Dwiyani Mahastuti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anita Apulia yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Tersangka ketiga yakni Direktur PT Hutama Sejahtera Radofa, Fajar Salomo Hutapea sebagai pemenang tender alkes.

"Saat ini kasus sudah masuk ke penyidikan. Ada tiga orang tersangka, tidak ditahan," kata Kasie Intel Kejaksaan Negeri Jakbar Teguh Ananto kepada wartawan di kantornya, Rabu (7/3/2018). Menurut Teguh, ketiga tersangka diduga terlibat kasus korupsi pengadaan 13 item alat kesehatan pada anggaran tahun 2014. Nilai kontrak pengadaan alat ini sebesar Rp 10,8 miliar.

"Untuk nilai pagu sebesar Rp 15 miliar. HPS sebesar Rp 12,6 miliar dan nilai kontrak Rp 10,8 miliar. Untuk kerugian masih dihitung BPKP Provinsi DKI Jakarta," kata Teguh.(nrl)

Sumber asli : detikNews/Arief Ikhsanudin

 (Tim Website Kejari Jakbar)