Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

REPOSISI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TAHAP PENYIDIKAN

REPOSISI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TAHAP PENYIDIKAN

 

OLEH : PRIYAMBUDI, SH., MH.*

 

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan jaman dan dinamika masyarakat maka kriminalitas pun semakin canggih dan berkembang kualitas dan kuantitas modus operandinya, sehingga hukum beserta aparat penegak hukum dikhiaskan berjalan tertatih-tatih mengikuti perkembangan kriminalitas. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pemerintah melalui criminal policy membuat kriminalisasi dan menuangkannya kedalam berbagai Undang-undang sehingga terdapat begitu banyak Undang-undang yang berlaku dan yang harus mampu ditegakkan oleh para aparatur Negara. Dengan semakin canggih dan berkembang kualitas serta kuantitas modus operandi berbagai tindak pidana maka harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukumnya. Kepolisian sebagai institusi yang diberi wewenang paling luas sebagai penyidik oleh Undang-undang pun dituntut harus mampu mengikuti laju perkembangan tersebut supaya berbagai Undang-undang yang saat ini telah banyak diundangkan dapat ditegakkan apabila terjadi pelanggaran sehingga tidak hanya menjadi macan kertas belaka. Pada kenyataannya kualitas dan kuantitas penyidik Polri belum sepenuhnya dapat mengemban tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara maksimal untuk menegakkan berbagai Undang-undang yang telah berlaku, apalagi sekarang ini sudah banyak sekali Undang-undang yang mengatur berbagai bidang administratif yang mana Undang-undang itu pun mempunyai sanksi pidananya (administrative penal law).

Dewasa ini di Indonesia banyak diberlakukan Undang-undang tersendiri diluar KUHP, seperti UU Tindak Pidana Ekonomi; UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Narkotika; UU Psikotropika; UU Antiterorisme dan banyak lagi perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana semisal UU tentang Perbankan; UU Telekomunikasi; UU Pasar Modal; UU tentang Hak Cipta, Merk dan Paten; UU tentang Kesehatan,; UU tentang Perkeretaapian; UU Kehutanan; UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam; UU Perikanan; UU tentang Cagar Budaya; UU tentang Lingkungan Hidup; UU tentang Perlindungan Konsumen; UU tentang Pencegahan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan sebagainya. Selain itu makin bertambah pula kriminalisasi alias adanya berbagai tindak pidana yang baru, contohnya adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu masih ada lagi Rancangan Undang-undang baru yang nantinya akan semakin menambah kompleksitas hukum pidana, contohnya RUU mengenai Cyber Crime (Kejahatan Dunia Maya). Mempelajari hukum pidana dalam undang-undang tersendiri itu tentu memerlukan waktu dan pikiran yang banyak, serta tentu saja dibutuhkan skill intelektualitas dari penyidik yang Sarjana Hukum dan Sarjana Hukum yang penyidik. Hal ini tentunya semakin menambah berat tugas & tanggung jawab yang diemban para penegak hukum, khususnya Penyidik Polri sebagai institusi yang mempunyai wewenang sebagai penyidik tunggal dan pertama kali langsung berhadapan dengan masyarakat.

Pada kenyataannya banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Administrative Penal Law, sering menjadi macan kertas saja. Hal ini dikarenakan dalam penerapan dan penegakan Undang-undang tersebut justru jarang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang penyidikan oleh Undang-undang itu sendiri namun lebih sering menunggu dilakukan oleh penyidik Polri yang jumlahnya masih bisa dibilang terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah Negara kita, kompleksitas dan tantangan tugas, kendala intern dan ekstern, serta begitu banyaknya Administrative Penal Law dewasa ini, sedangkan keberadaan bintara penyidik pembantu tentu saja masih harus ditingkatkan kualitasnya. Sinyalemen tersebut dapat dilihat melalui banyaknya berkas perkara yang bolak-balik dari Kepolisian dan Kejaksaan karena Jaksa menganggap berkas hasil penyidikan belum lengkap atau belum memenuhi syarat untuk dilanjutkan kepada proses hukum selanjutnya, yaitu tahap penuntutan.

Terdapat beberapa permasalahan didalam sistem peradilan pidana kita yang dapat menjadi kendala atas berjalannya sistem tersebut secara sehat yang apabila dilakukan pembaruan niscaya akan menyempurnakan berjalannya sistem menuju tercapainya asas peradilan yang murah, cepat dan sederhana. Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka permasalahan pokok terletak pada masalah efektifitas posisi dan wewenang PPNS, Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam tahap Penyidikan dalam perspektif tantangan pelaksanaan tugas penegakan hukum ke depan sebagai akibat dari perkembangan dan dinamika masyarakat, hukum pidana serta kriminalitas.

Selain itu kedudukan Penyidik PNS, Penyidik Polri dan Penuntut Umum bagaimanakah yang sebaiknya dapat dilaksanakan sebagai pembaruan dalam tahap Penyidikan untuk dapat menjamin terlaksananya penegakan hukum secara konsekuen serta dapat mendukung berjalannya sistem peradilan pidana menuju tercapainya asas peradilan yang murah, cepat dan sederhana secara lebih efektif.

 

Pelaksanaan Penyidikan Selama Ini

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHAP telah secara jelas dan tegas mengatur wewenang penyidik Polri (plus penyidik pembantu), penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan penuntut umum dalam tahap penyidikan sehingga masing-masing instansi selama ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya, tentu saja dengan segala lika-liku serta hambatan dan kendala (baik itu internal maupun eksternal). Namun seiring dengan terus berjalannya sang waktu dan perkembangan jaman, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentunya senantiasa mengalami dinamika permasalahan yang terkadang tidak atau belum diantisipasi oleh hukum, apalagi hukum hanyalah karya manusia yang takkan pernah sempurna, hanya manusia-manusia naif yang menyebut suatu hukum adalah karya agung anak manusia.

Pada kenyataannya, permasalahan yang timbul dan tidak diantisipasi / diakomodir oleh hukum tersebut, oleh para pelaksananya akan mencari solusi secara inisiatif dan lama kelamaan akan menjadi praktek kebiasaan yang salah kaprah atau bahkan mengendap dan nantinya suatu saat endapan itu akan semakin menimbulkan pembusukan didalam sistem. Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan terjadi terus menerus sebelum sistem itu benar-benar mengalami pembusukan dari dalam yang bisa bermuara pada kegagalan sistem. Oleh karena itu, jika ada subsistem yang diindikasikan telah berjalan secara tidak sehat, seyogyanya ia diperbaiki atau diperbaharui.

Secara umum, jika dilihat pada proses pelaksanaan penyidikan yang berjalan selama ini tampak seolah-olah selalu berjalan lancar tanpa terhambat masalah yang berarti, hal ini jika ditilik dari pola hubungan kerja antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik Polri dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana umum. Namun apabila kita cermati secara lebih mendalam, maka akan ditemui permasalahan yang menurut penulis cukup mengganggu pandangan visioner penulis dalam perspektif perkembangan hukum pidana serta penanganan dan penanggulangan kriminalitas pada waktu yang akan datang.

Isu sentral yang dapat diidentifikasi adalah eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersubordinasi terhadap Penyidik Polri, hal ini telah berjalan lama sehingga menimbulkan implikasi yang fatal terhadap kualitas eksistensi PPNS dan penegakan hukum Administrative Penal Law. Isu sentral ini membawa dampak efek domino kepada permasalahan selanjutnya, yaitu dengan “tertidurnya” PPNS maka penegakan hukum atas pelanggaran tindak pidana tertentu yang bersifat Administrative Penal Law menjadi bertumpu di pundak penyidik Polri. Padahal trend perkembangan hukum pidana di Indonesia sedang tumbuh subur dengan berbagai Administrative Penal Law, mempelajari hukum pidana dalam undang-undang tersendiri itu tentu memerlukan waktu dan pikiran yang banyak, serta tentu saja dibutuhkan skill intelektualitas dari penyidik yang Sarjana Hukum dan Sarjana Hukum yang penyidik, padahal jumlah penyidik pada instansi kepolisian terbatas. Keadaan ini semakin membuat Polri memperbanyak jumlah penyidik pembantu (berpangkat bintara), yang notabene dari segi kemampuan, pengetahuan hukum dan intelektualitasnya kurang dapat terjamin. Kepangkatan seperti ini tentunya tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan Penuntut Umum maupun Hakim. Itulah sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah sehingga mengakibatkan sering terjadi bolak-baliknya berkas perkara antara JPU dan Penyidik/Penyidik Permbantu. Jangankan untuk penyidikan perkara tindak pidana tertentu, untuk perkara tindak pidana umum pun masih sangat sering dijumpai permasalahan serupa.

Dari gambaran singkat integrated criminal justice system dapat dilihat, berhasil atau tidaknya fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan JPU dan Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah dan selanjutnya memidananya, sangat bergantung atas hasil penyidikan dari penyidik. Berkas perkara yang kabur, tidak mengarah dan menyentuh unsur delik tentang peristiwa pidana yang disangkakan, seringkali ditemukan dalam praktek peradilan. Akibatnya proses persidangan sering mengalami kesulitan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selanjutnya, berkas perkara yang bersifat kabur tersebut semakin jauh dari kemungkinan mempersalahkan dan menghukum terdakwa, disebabkan alat bukti yang diajukan penyidik tidak memenuhi batas minimal pembuktian yang digariskan oleh Pasal 183 KUHAP karena :

v  Pada umumnya penyidik lebih cenderung mengumpulkan dan mengajukan alat bukti secara kuantitatif, bukan berdasar kualitatif.

v  Terkadang dari sekian banyak alat bukti yang diajukan, tidak satu pun yang memenuhi syarat formil dan materiil, yang berakibat alat bukti yang diajukan tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga seluruh alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian[1].

Mengenai seringnya terjadi bolak-balik berkas perkara antara Penyidik – Penuntut Umum hal tersebut dapat dimengerti oleh karena berkas perkara yang sering masih belum sempurna ataupun Jaksa PU menganggap berkas tersebut belum memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Hal itu sering terjadi oleh karena 2 hal, pertama karena keterbatasan kemampuan dan kualitas Penyidik atau PPNS dalam melakukan penyidikan dan pembuatan berkas perkara; kedua karena pada kenyataannya penyidik pembantulah yang lebih sering melakukan penyidikan dan pembuatan berkas perkara.

 

Kedudukan PPNS, Penyidik Polri dan Penuntut Umum

Secara umum dapat digambarkan mengenai kedudukan PPNS, Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah sebagai berikut :

1)  PPNS kedudukannya berada dibawah “koordinasi” dan “pengawasan” penyidik Polri.

2)  Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1 KUHAP).

3)  PPNS tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik (tidak perlu dilaporkan kepada JPU), jika dari penyidikan itu oleh PPNS ada ditemukan bukti kuat untuk mengajukan perkaranya kepada JPU (Pasal 107 ayat 2 KUHAP).

4)  Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasilnya harus diserahkan kepada Penuntut Umum, namun cara penyerahannya dilakukan PPNS “melalui penyidik Polri”, Pasal 107 ayat (3) KUHAP.

Sebelum penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan PPNS kepada JPU, penyidik Polri berhak dan berwenang memeriksa dan meneliti berkas perkara tersebut, dan jika dianggap kurang lengkap maka penyidik Polri berhak memberikan petunjuk kepada PPNS untuk melakukan penyidikan tambahan (Pasal 107 ayat 1 KUHAP).

5)  Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang sebelumnya telah dilaporkan kepada penyidik Polri, maka harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan JPU Pasal 109 ayat 3).

Kedudukan PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri yang telah berjalan sekian lama sejak berlakunya KUHAP ternyata mengakibatkan implikasi yang fatal. Hal ini karena pada kenyataannya PPNS malah menjadi inferior, tidak percaya diri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan dalam sistem seperti itu yang berjalan sekian lama akhirnya mengkerdilkan peran, eksistensi, mental dan kemampuan PPNS. Peran PPNS dalam sistem peradilan pidana masih dikebiri didalam KUHAP itu sendiri. Masing-masing Kementerian pada pemerintahan yang memiliki PPNS untuk menegakkan hukum dan mengawal pelaksanaan Administrative Penal Law di bidang kewenangannya, masih belum memberdayakan sumber daya manusianya dan makin terbelenggu oleh sistem yang melemahkan mereka secara sistematis.

Pada kenyataan sehari-hari, pada instansi-instansi yang mempunyai PPNS tersebut, ternyata jabatan PPNS seringkali dijabat oleh pejabat yang memangku jabatan struktural strategis dalam organisasi instansinya sehingga mereka lebih sering “mengabaikan” jabatannya sebagai penyidik, mereka lebih mengutamakan pekerjaan rutin sebagaimana jabatan strukturalnya, akibatnya jabatan dan predikat sebagai PPNS hanya diatas kertas saja dengan kemampuan penyidikan yang sangat memprihatinkan.

Penyidik Polri berhak dan berwenang memeriksa dan meneliti berkas hasil penyidikan yang dibuat oleh PPNS, dan selanjutnya memberikan petunjuk untuk melakukan penyidikan tambahan kepada PPNS. Bukankah hal itu suatu hal yang malah memperpanjang rantai birokrasi penanganan perkara? Oleh karena sebenarnya hal itu adalah porsi wewenang JPU dalam prapenuntutan. Misalnya ada suatu kasus yang sudah pernah bolak-balik antara PPNS dengan penyidik Polri, lalu oleh penyidik Polri diteruskan kepada JPU dan ternyata JPU masih menganggap berkas itu belum memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap penuntutan, sehingga harus dikembalikan lagi kepada penyidik Polri dan PPNS. Hal ini tentunya sangat bertele-tele dan bertentangan dengan asas penanganan perkara / peradilan yang sederhana, cepat dan murah.

Selain itu PPNS tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik dan tidak perlu dilaporkan kepada JPU, hal ini sudah barang tentu dapat kita rasakan kurang pas dengan prinsip check and recheck di kalangan instansi aparat penegak hukum.

Memang ditinjau dari segi manajemen, pelaksanaan penegakan hukum yang melibatkan beberapa instansi organsisasi dalam proses pelaksanaan sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, jelas memerlukan modifikasi pola dan klarifikasi. Namun dalam peningkatan modifikasi pola dan klarifikasi fungsi dan wewenang jangan sampai menimbulkan instansi sentris. Setiap instansi aparat harus merupakan subsistem yang mendukung total system proses penegakan hukum dalam satu kesatuan yang menyeluruh. Malah mulai dari sekarang harus dipikirkan langkah-langkah pembinaan yang menuju suatu pelembagaan alat-alat kekuasaan penegakan hukum dalam suatu pola law enforcement centre, yaitu suatu lembaga yang menghimpun mereka dalam sistem penegakan hukum terpadu dalam suatu “sentra penegakan hukum”. Dalam sentra tadilah berlangsung proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan dan peradilan.[2]

 

Pembaharuan Dalam Tahap Penyidikan

Berangkat dari uraian diatas, maka seharusnya posisi dan peran PPNS diperkuat dan diberdayakan. Mereka memang telah diberi wewenang khusus oleh KUHAP, dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal, akan tetapi posisi dan peran PPNS dalam sistem peradilan pidana masih dikebiri didalam KUHAP itu sendiri.

Oleh karena berbagai hal tersebut diatas, kiranya sudah saatnya dan seharusnya posisi PPNS disejajarkan martabatnya, eksistensi dan kemampuannya dengan penyidik Polri, supaya sistem peradilan pidana kita dapat lebih mengantisipasi tantangan perkembangan jaman dan kriminalitas yang semakin canggih dan kompleks agar berbagai UU yang bersifat Administrative Penal Law yang dewasa ini semakin banyak, dapat ditegakkan sehingga tidak hanya menjadi macan kertas saja. Dari segi kedudukan dan kepangkatan PPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penyidik Polri, Penuntut Umum dan Hakim peradilan umum. Hendaknya posisi PPNS sebagai penyidik juga mendapat diferensiasi fungsional yang setara dengan penyidik Polri didalam KUHAP, hanya saja memang wewenang penyidikan yang dimiliki PPNS cuma terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam UU pidana khusus itu. Kemudian dari segi kuantitas dan kualitas kemampuan penyidikan dan pembuatan berkas perkara harus selalu ditingkatkan sehingga setiap Kementerian mempunyai PPNS yang memadai untuk menegakkan UU yang berlaku di lingkup kewenangannya terutama UU yang mempunyai materi pidana.

Sebenarnya jabatan PPNS yang seringkali dijabat oleh pejabat yang memangku jabatan struktural strategis masih bisa dipahami namun sebagai langkah pembaruan dan pembenahan kedepan harusnya pada setiap instansi yang mempunyai PPNS dibentuk suatu unit khusus yang beranggotakan PPNS yang merupakan jabatan fungsional dan para PPNS tersebut mempunyai job description yang khusus hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi PPNS sebagai penegak Undang-undang dibidangnya. Selanjutnya harus ditingkatkan kualitas dan kuantitas dari PPNS tersebut, termasuk sarana dan prasarananya sekaligus dibekali anggaran yang memadai untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas mereka.

Oleh karena itu untuk memberikan solusi dari permasalahan seringnya terjadi bolak-balik berkas perkara antara Penyidik – Penuntut Umum maka perlu dilakukan perombakan tatanan atau hubungan kinerja, yaitu yang pertama adalah dalam hal PPNS harus ditempatkan pada posisi yang setara dengan penyidik Polri secara proporsional dan professional. Kemudian PPNS seharusnya lebih sering mengambil inisiatif penyidikan dan tindakan-tindakan untuk penegakan hukum atas Undang-undang dibidangnya. Kedua, Jaksa PU akan bertindak sebagai koordinator dan supervisoryang memimpin jalannya penyidikan, antara lain menentukan pasal-pasal apa saja yang dapat disangkakan kepada tersangka; siapa-siapa saja yang dapat dijadikan sebagai tersangka; alat bukti apa saja yang harus dikumpulkan sebagai pembuktian; pengembangan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap secara lebih jauh dari suatu peristiwa pidana, yaitu untuk menemukan calon tersangka lain yang terlibat ataupun aktor / dalangnya serta pasal-pasal yang dapat dikenakan. Namun begitu bukan berarti kedudukan secara fisik dari Jaksa PU dan PPNS maupun Penyidik Polri dibuat dalam satu atap, melainkan hanya dalam satu pola kinerja yang menyatu dimana Jaksa PU sebagai pihak yang memimpin jalannya penyidikan. Dengan demikian lembaga prapenuntutan didalam tata kerja Kejaksaan ditiadakan dan selanjutnya tidak akan lagi terjadi bolak-balik berkas perkara antara Penyidik – Penuntut Umum. Dalam tahap penanganan perkara, kerjasama sangatlah mutlak diperlukan diantara Penyidik – Penuntut Umum dibawah bimbingan, arahan, koordinasi dan supervisi Jaksa PU. Koordinasi yang terjalin yaitu haruslah dalam rangka kesamaan persepsi dalam penanganan suatu perkara pidana agar bisa terungkap secara cepat, tepat dan murah dengan tetap mengedepankan penegakan hukum serta memperhatikan kepentingan korban.

Kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian yang serius. Bagi PPNS, penyidik Polri maupun penyidik pembantu haruslah yang berasal dari Sarjana Hukum supaya mereka mempunyai landasan pengetahuan, wawasan, kemampuan dan intelektualitas di bidang hukum. Pada kenyataannya, banyak sekali berkas perkara yang dilakukan penyidikan oleh bintara penyidik pembantu. Padahal banyak dari para penyidik pembantu bukanlah seorang Sarjana Hukum, sehingga hal inilah yang sering menjadi kendala dalam penanganan perkara antara JPU dengan penyidik pembantu.

Jadi, baik dari segi pengetahuan/kemampuan/wawasan hukum maupun kepangkatan, sebenarnya tidak pas jika JPU bermitra dengan penyidik pembantu. Bagi instansi Polri maupun instansi PPNS terkait pun harus menerapkan standarisasi kesarjanaan, jadi bagi yang akan diangkat sebagai penyidik Polri, penyidik pembantu maupun PPNS, gelar Sarjana Hukumnya haruslah dari Perguruan Tinggi Hukum yang sudah terakreditasi. Beberapa tahun lalu ada sebuah contoh menarik yang terjadi di kota Palu, Sulawesi Tengah, terdapat empat orang calon peserta Sekolah Calon Perwira Polri yang sudah lulus tes, namun di Secapa Polri mereka ditolak karena gelar SH mereka berasal dari sebuah Sekolah Tinggi Hukum di kota Palu yang tidak terakreditasi oleh Kopertis Propinsi Sulteng. Padahal Sekolah Tinggi tersebut sebelumnya sudah meluluskan ratusan Sarjana Hukum yang merupakan anggota Polres Palu dan Polda Sulteng, bahkan masih ada ratusan lagi anggota Polres Palu dan Polda Sulteng yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Kualitas SDM di bidang penegakan hukum tentunya terkait erat dengan kualitas pendidikan tinggi hukum yang melatarbelakanginya.

Bagi PPNS dengan kualifikasi Sarjana Hukum, untuk ketrampilan dan kemampuan penyidikan dapat dipoles di instansi masing-masing. Namun untuk PPNS harus memang harus secara khusus digembleng untuk dapat memperbaiki keadaan mereka yang sudah terlanjur terjebak dalam ketidakberdayaan. Dan yang paling utama adalah membangun dan menumbuhkembangkan sikap mental dan kepercayaan diri pada diri setiap PPNS bahwa mereka adalah penyidik yang mempunyai wewenang penuh atas UU yang berlaku di lingkungan instansi mereka, dan menanamkan persepsi bahwa mereka memang sejajar posisinya dengan penyidik Polri, tidak lagi dibawah pengawasan dan dibawah koordinasi secara subordinat. Selanjutnya harus selalu diciptakan irama kinerja PPNS sebagai penyidik selayaknya kinerja penyidik Polri selama ini, sehingga PPNS tidak akan terulang lagi terjebak dalam kondisi yang sama dengan masa lalunya.

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat, antara lain :

  1. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia
  2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama
  3. Tidak adanya penalahgunaan kewenangan/kekuasaan
  4. Bersih dari praktek pilih kasih, KKN dan mafia peradilan
  5. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi
  6. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa[3].

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas individual (SDM), kualitas instansional/struktur hokum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hokum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hokum masyarakat). Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas penegakan hokum harus mencakup keseluruhan faktor kondisi/kausa yang mempengaruhinya. Dari sekian banyak faktor itu wajar apabila lembaga pendidikan lebih menekankan perhatian pada masalah kualitas SDM yang menjadi sumber utama dari proses penegakan hukum. Kualitas SDM inilah yang banyak mendapat sorotan tajam di era reformasi dewasa ini[4].

Apabila hal-hal tersebut diatas dapat terwujud maka akan tercipta pembagian kewenangan dan kekuasaan penyidikan secara fair dan lebih profesional sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya diskresi kekuasaan sebagai akibat kewenangan yang terlalu luas pada suatu institusi. Terlalu luasnya kewenangan dan kekuasaan pada satu institusi dalam suatu sistem akan selalu mengakibatkan “pembusukan” sistem itu sendiri sebagai akibat dari diskresi dan arogansi kekuasaan karena merasa sebagai “dewa” yang bisa menentukan nasib hidup orang. Sebagaimana ungkapan yang pernah diucapkan Lord Acton : “power tends to corrupt, but absolute power corrupt abolutely”.

Begitu pula dengan keadaan perkembangan dinamika masyarakat sekarang ini dimana untuk mengantisipasi tantangan perkembangan jaman dan kriminalitas yang semakin canggih dan kompleks, pemerintah melalui criminal policy-nya telah membuat kriminalisasi dan menuangkannya kedalam berbagai UU sehingga terdapat banyak UU yang berlaku dan yang harus mampu ditegakkan oleh para aparatur Negara. Jika posisi dan peran PPNS telah mendapat diferensiasi fungsional yang setara dengan penyidik Polri didalam KUHAP, mandiri dan independen, berkualitas dengan kuantitas yang memadai pula maka niscaya sistem peradilan pidana akan berjalan dengan lebih sehat untuk menuju kepada tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Dari pembahasan diatas, maka diajukan saran-saran dalam hal kedudukan Penyidik PNS, Penyidik Polri dan Penuntut Umum yang sebaiknya dilaksanakan untuk dapat menjamin terlaksananya penegakan hukum secara konsekuen menuju tercapainya asas peradilan yang murah, cepat dan sederhana secara lebih efektif, antara lain :

a)    Setiap instansi yang mempunyai PPNS dibentuk suatu unit khusus yang beranggotakan PPNS yang merupakan jabatan fungsional dan para PPNS tersebut mempunyai job description yang khusus hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi PPNS sebagai penegak Undang-undang dibidangnya. Selanjutnya harus sungguh-sungguh ditingkatkan kualitas dan kuantitas dari PPNS tersebut, termasuk sarana dan prasarananya sekaligus dibekali anggaran yang memadai untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas mereka. Dan yang paling utama adalah membangun dan menumbuhkembangkan sikap mental dan kepercayaan diri pada diri setiap PPNS bahwa mereka adalah penyidik yang mempunyai wewenang penuh atas UU yang berlaku di lingkungan instansi mereka, dan menanamkan persepsi bahwa mereka memang sejajar posisinya dengan penyidik Polri, tidak lagi dibawah pengawasan dan dibawah koordinasi secara subordinat. Selanjutnya harus selalu diciptakan irama kinerja PPNS sebagai penyidik selayaknya kinerja penyidik Polri selama ini, sehingga PPNS tidak akan terulang lagi terjebak dalam kondisi yang sama dengan masa lalunya.

b)  Revisi terhadap Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa PPNS kedudukannya setara dan sejajar dengan penyidik Polri didalam KUHAP, bukan lagi dibawah “pengawasan” penyidik Polri. Mengenai koordinasi tetap diperlukan namun sifatnya bukan sebagai subordinat namun dalam rangka bantuan teknis penyidikan, penangkapan, pencekalan serta bantuan pengamanan .

c)  Pasal 107 ayat (1) KUHAP dihapuskan sebagai konsekuensi bahwa JPU sebagai pihak yang memimpin penyidikan (koordinator & supervisor) dan tidak ada lagi lembaga prapenuntutan.

d)  Revisi terhadap Pasal 107 ayat (2) KUHAP, bahwa PPNS tidak perlu “melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik namun hanya memberitahukan saja, supaya tidak terjadi tumpang tindih atas tindak pidana yang tengah disidik PPNS. Selanjutnya PPNS harus melaporkan kepada Jaksa PU (koordinator dan supervisor) tentang suatu tindak pidana yang sedang disidik, dengan tindasan/tembusan kepada penyidik Polri.

e)    Revisi terhadap Pasal 109 ayat (3) KUHAP, bahwa dalam hal PPNS melakukan penghentian penyidikan, pemberitahuannya tidak disampaikan kepada Penyidik Polri namun hanya disampaikan kepada JPU saja dan hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan JPU sebagai pihak yang memimpin penyidikan (koordinator & supervisor).

f)   Revisi terhadap Pasal 107 ayat (3) KUHAP, bahwa apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasilnya harus diserahkan secara langsung kepada Penuntut Umum tanpa “melalui penyidik Polri”.

g)    Kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian yang serius. Bagi PPNS, penyidik Polri maupun penyidik pembantu haruslah yang berasal dari Sarjana Hukum supaya mereka mempunyai landasan pengetahuan, wawasan, kemampuan dan intelektualitas di bidang hukum. Selain itu dalam hal kepangkatan pun akan serasi jika bermitra kerja dengan JPU dan Hakim.

 

 

Priyambudi, SH., MH adalah Alumni program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, Makasar

 

 

[1] R. Soesilo, 1989, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bogor : Politia, hal. 48.

[2] Abdurrachman, 1984, Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung : Alumni, hal. 56.

[3] Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 66.

[4] .Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 74.

Last modified on Monday, 23 May 2016 12:10