Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Reda Manthovani, SH, LLM lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 1969 merupakan seorang yang memiliki kombinasi lengkap dalam area penegakan hukum ya itu sebagai Jaksa dan Akademisi.

Adapun karir yang bersangkutan di Kejaksaan adalah :
A. Kabag TU pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2011), Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon - Banten (2012)
B. Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Kejaksaan Agung RI (2013)
C. Konsul Hukum/Kejaksaan pada Konsulat Jenderal RI di Hong Kong (2014-2015) dan saat ini (Juli 2015) mulai aktif menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Latar pendidikan Sarjana Hukum yang bersangkutan dimulai di Fakultas Hukum Universitas Pancasila (1988-1992) kemudian dilanjutkan untuk mendapatkan gelar S-2 nya di Faculté de Droit de l'UniversitédAix, Marseille III France (2001-2002) dan mendapatkan gelar S-3 nya di  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Adapun karya buku yang pernah ditulis oleh yang bersangkutan berjudul :

  1. Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan;
  2. Panduan Jaksa Penuntut Umum dalam: Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan;
  3. Problematika Penuntutan Kejahatan Cyber di Indonesia;
  4. KONVENSI PERLINDUNGAN HAK ASASI  MANUSIA DAN LEGISLASI UNI EROPA - Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum Nasional Negara-Negara Anggota dan Penandatangan Konvensi dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian di Indonesia.

Sedangkan kegiatan akademisi Yang bersangkutan adalah sebagai Tenaga Pengajar pada Badan Diklat Kejaksaan RI. Mata Kuliah : Tindak Pidana Pencucian Uang, Mutual Legal Assistance and Extradition dan Tenaga Pengajar Tidak Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Internasional dalam tatanan Hukum Nasional.

Last modified on Friday, 25 December 2015 01:01