Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENYELESAIAN MASALAH BPJS KETENAGAKERJAAN

PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENYELESAIAN MASALAH BPJS KETENAGAKERJAAN

 

 

OLEH  : SULVIA TRIANA HAPSARI, SH. M.Hum

(KASI DATUN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT)

 

 

Tulisan ini dibuat oleh penulis atas undangan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta No : Und/159/122016 tanggal 8 Desember 2016 dalam Rapat Koordinasi Penegakan Hukum BPJS Ketenagakerjaan dijajaran Kanwil DKI Jakarta tanggal 13 – 15 Desember 2016 yang membicarakan beberapa issue seputar BPJS Ketenagakerjaan dan satu diantaranya issue tentang “Permasalahan dan kewenangan para penegak hukum dalam upaya penyelesaian masalah BPJS Ketenagakerjaan.” 

 

 1. Kejaksaan 

Penegak hukum yang terlibat dalam permasalahan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu: Jaksa, Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan pada Sudinakertrans.

Kejaksaan memiliki kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh UU kepada Kejaksaan maka Kejaksaan dapat memberikan : bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya dan penegakan hukum.

Implementasi dari kewenangan untuk memberikan bantuan hukum tersebut BPJS Ketenagakerjaan Grogol telah membuat MoU dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No : Per/07/03/2015 dan No: B- 1358/O.1.12/Cp/03/2015 tanggal 27 Maret 2015 dan terbukti selama tahun 2016 telah dikeluarkan sebanyak +840 SKK. Dan untuk BPJS Ketenagakerjaan Batuceper, Kejari Jakarta Barat telah melakukan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan Batuceper dengan No: Per/005/042015 dan No: B-2016/O.1.12/Cp/04/2015 tanggal 28 April 2015.

BPJS Ketenagakerjaan Grogol telah melakukan kerja sama yang baik dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai “Lawyer”nya. Kerja sama yang baik tersebut terbukti dengan banyaknya perusahaan yang datang ke Aula Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk memenuhi undangan Penyuluhan dan Sosialisasi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ini Tim Datun Kejari Jakarta Barat didamping juga oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan sehingga penyuluhan dan sosialisasi UU No. 24 Tahun 2011 ini berjalan dengan efektif. Dialog langsung antara BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan dan perusahaan telah memberikan pencerahan bagi perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar, atau baru terdaftar sebagian maupun yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini diapresiasi oleh Sesjamdatun Bapak P. Joko Subagyo, SH. MH., dalam acara Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Kejaksaan , BPJS Ketenagakerjaan, Kanwil DKI Jakarta dan Kanwil Banten pada tanggal 12 -14 Oktober 2016 yang lalu.

Sampai dengan saat ini bantuan hukum melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dan kadang kala pertimbangan hokum yang diberikan secara lisan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tidak pernah menyentuh ke ranah bantuan hokum litigasi. Hal ini dikarenakan pihak BPJS Ketenagakerjaan Grogol maupun Batuceper belum atau tidak memberikan SKK kepada Kejari Jakbar untuk menangani perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011.  Lalu bagaimana dengan Pasal 19 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

Terkait dengan perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Jaksa Agung No: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan  Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tidak menutup kemungkinan bagi Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran suatu perseroan terbatas yang melakukan pelanggaran terhadap UU No. 24 Tahun 2011, baik perusahaan yang melanggar pasal 15, Pasal 16  dan Pasal 17 yang dikenakan sanksi administratif antara lain berupa : sanksi tidak dikeluarkannya IMB, tidak dikeluarkannya izin usaha sampai dengan perpanjangan SIM (PP No. 86 Tahun 2003), maupun yang melanggar Pasal 19 UU No. 24 tahun 2011 yang akan dikenakan sanksi pidana dalam pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011.

Dalam melaksanakan kewenangannya selaku Pengacara Negara, Kejaksaan mendukung kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan melalui SKK (Surat Kuasa Khusus) untuk “bergerak”. Baik dalam memberikan bantuan hokum litigasi dan non litigasi berupa negosiasi, mediasi, bahkan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan-perusahaan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, maupun penegakan hukum dalam hal ini mewakili BPJS Ketenagakerjaan selaku pihak pengugat maupun tergugat di dalam Pengadilan,  sehingga Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya dibatasi sesuai dengan Surat Kuasa dari pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk bantuan hukum non litigasi BPJS Ketenagakerjaan Grogol telah memberikan kuasa kepada Kejari Jakarta Barat sebanyak 850 SKK dalam kurun waktu Januari 2016 sampai dengan November 2016. Dari 850 SKK tersebut, tim Datun Kejari Jakbar telah membantu BPJS Ketenagakerjaan Grogol dalam penyelesaian piutangnya sejumlah kurang lebih 4.5 M.

 

  2. PPNS pada Sudinakertrans

Sebelum Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas, pihak BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya antara lain : PTSP dan Sudinakertrans yang menyatakan bahwa PT tersebut melakukan pelanggaran terhadap UU No.24 Tahun 2011. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Sudinakertrans yang berkaitan dengan penegakan hukum Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011 diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam Pasal 182 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan :

  • Ayat (1) bahwa selain Pejabat POLRI juga diberikan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan wewenang khusus sebagai PPNS.
  • Ayat (2) PPNS berwenang untuk :
  1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.
  2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan,
  3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan
  4. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan,
  5. Melakukan pemeriksaan atas surat dan / atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang ketenagakerjaan
  6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan
  7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.

Kewenangan yang terdapat dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut dapat diihat pada definisi pemberi kerja sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011 menyatakan pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar).  

Definisi pemberi kerja dalam UU No. 24 Tahun 2011 adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. (Pasal 1 angka 9). Sementara definisi dari pemberi kerja dalam UU No. 13 Tahun 2013 adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003). Dengan kata lain definisi pemberi kerja dalam UU No. 24 Tahun 2011 lebih luas dari pada definisi pemberi kerja dari UU No. 13 Tahun 2003, hal ini dikarenakan adanya tambahan ruang lingkup definisi dari pemberi kerja dalam UU No. 24 Tahun 2011. Menurut pendapat penulis Perluasan definisi pemberi kerja dalam UU No. 24 Tahun 2011 hanya menegaskan bahwa pemberi kerja Penyelenggara Negara yang dulunya menjadi peserta Asuransi Kesehatan sekarang berubah menjadi peserta BPJS Kesehatan, akan tetapi definisi dari pemberi kerja selain dari penyelenggara Negara dalam UU No. 24 Tahun 2011 tidak berubah sama sekali.

Sudinakertrans tetap memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya (pemberi kerja), akan tetapi tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Negara karena objek dari jaminan yang diberikan oleh penyelenggara Negara kepada pegawai negeri adalah jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan).

 

  3. Kepolisian

Penegak hukum terakhir yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan maupun yang dimaksud dalam pasal 1 KUHAP yaitu: Pejabat Polisi Negara RI atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Bagi kepolisian yang melaksanakan penegakan hokum terkait tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011 tentunya berpedoman kepada pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana pihak kepolisian tetap memiliki kewajiban untuk mengawasi PPNS lainnya.

 

   Penutup

 

PPNS Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam penegakan hokum UU No. 24 Tahun 2011 karena memiliki data tentang perusahaan-perusahaan yang ada dalam wilayahnya dan memiliki kewenangan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan dalam menggali informasi tentang perusahaan tersebut. Oleh karena itu kerja sama yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan Grogol dan Sudinakertrans Jakarta Barat diperlukan dalam menangani perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2011 dan UU No. 13 Tahun 2003. Koordinasi yang baik antara Kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan Grogol dan Batuceper, Sudinakertranas Jakarta Barat dan pihak Kepolisian serta perusahaan yang wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam melakukan penegakan hukum pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Sudinaker memiliki kewenangan masing-masing yang seharusnya tidak perlu ragu untuk menjalankan kewenangannya masing-masing.

Last modified on Monday, 19 December 2016 17:26