Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

Kinerja Aparat Hukum terkait Penyidikan Kasus Korupsi : ICW Akui Kejaksaan Lebih Optimal

(28/05/2017) Jakarta – Indonesia  Corruption Watch (ICW) belum lama ini melansir kinerja penyidikan aparat penegak hukum tahun 2016, Dari data yang diungkap kinerja Kejaksaan dibawah pimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo jauh lebih optimal dibanding KPK dan Kepolisian RI.

 

Kejaksaan menyidik 307 kasus korupsi dengan tersangka 671 orang, dan kerugian negara Rp949 miliar. Kepolisian hanya 140 kasus korupsi dengan tersangka 337 orang dan kerugian negara Rp 337 miliar, nilai suap Rp 1,9 miliar.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menyidik 35 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 103 orang, kerugian negara Rp 164 miliar dan nilai suap Rp 29,1 miliar.

Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, dikeluarkannya rilis terkait kinerja penyidikan aparat penegak hukum tahun 2016 karena secara umum pihaknya melihat kinerja Kejaksaan dan Kepolisian masih fokus pengenaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

ICW berdalih aparat penegak hukum sebenarnya bisa menggunakan pasal lain untuk menjerat aktor korupsi. "Karena berdasarkan pemantauan hampir setengah kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa," kata Wana Alamsyah, Minggu (28/5/2017).

 

Dari segi kuantitas kasus korupsi, sambung Wana, pihaknya masih mendorong agar aparat penegak hukum membuka kasus-kasus korupsi yang telah masuk dalam  tahap  penyidikan dan telah ada penetapan tersangka. Sehingga masyarakat dapat terus memantau kinerja aparat penegak hukum sejauh mana kinerjanya.

Antara lain tersangka RJ Lino oleh KPK yang hingga saat ini tak kunjung dilimpahkan ke penuntutan. Kasus korupsi RJ Lino tersendat dengan alasan tak jelas.

Terkait kinerja KPK yang hanya mampu mengungkap 35 kasus korupsi dengan tersangka 103 orang dan kerugian negara Rp164 miliar, dan nilai suap Rp29,1 miliar, sementara Kejaksaan mampu mengungkap kasus korupsi sebanyak 307 kasus dengan jumlah tersangka 671 orang dan nilai kerugian negara Rp949 miliar, Wana menuturkan, data yang dirilis ICW tidak bisa dibandingkan seperti itu.

Karena jika berbicara konteks Kejaksaan yang tersebar di seluruh daerah maka menunjukan bahwa kinerja Kejaksaan yang saat ini tersebar di setiap daerah ada yang belum optimal.

image

 

Agar kinerja KPK lebih maksimal, sambung Wana, maka KPK yang memiliki wewenang koordinasi supervisi  (korsup) dapat memantau kasus mangkrak di setiap aparat penegak hukum di seluruh daerah sehingga kinerja aparat penegak hukum daerah lebih optimal.

Selain itu perlu adanya analisis beban kerja, jumlah penyidik dan anggaran penyidikan yang dipublikasikan oleh aparat penegak hukum untuk melihat kinerja. (zamzam/safari)

Sumber : nasional.harianterbit.com

 

(Tim Website Kejari Jakbar)

Last modified on Wednesday, 31 May 2017 03:32