Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

Kajari Jakbar Hadiri Penyerahan LHK-BPK Atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI

(31/05/2017) Jakarta – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat Dr. Reda Manthovani menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHK) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun anggaran 2016. Hasilnya Kejaksaan Agung menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (30/5/17), kemarin. Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Toni Spontana dan Jajarannya serta lima wilayah Kejari di lingkungan Kejati DKI.

Penyerahan Dokumen  LHK,di serahkan langsung oleh Anggota I BPK – RI Agung Firman sampurna kepada Jaksa Agung H.M.Prasetyo di saksikan oleh para Pejabat eselon I, II dan III dari dua instansi yaitu Lingkungan Kejaksaan Agung RI dan BPK.

Dalam sambutannya anggota I BPK mengapresiasi atas kinerja Kejaksaan yang telah mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

7645 DSC 1358 copy

“ Saya Ucapkan Selamat atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perlu bekerja keras sehingga dapat mempertahankan Opini tersebut di tahun – tahun mendatang" kata anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna

Opini tahun ini tambahnya, bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama di tahun tahun mendatang.

“ Kami percaya bahwa pada dasarnya Jaksa Agung dan jajarannya mempunyai komitmen yang sama dan mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” kata Agung

 Sementara, menurut Jaksa Agung, opini WTP yang diberikan tak lepas dari kinerja seluruh jajarannya baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai, dengan audit BPK untuk semua Kementerian dan Lembaga diharapkan pengelolaan keuangan negara bisa lebih dipertanggungjawabkan.

"Ini juga sekaligus kontrol agar keuangan negara dilakukan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan serta nilai kewajaran dan kepatutan," kata Prasetyo. (Muzer)

Baca Berita terkait : nasional.republik.co.id

baca juga : news.liputan6.com

(Tim Website Kejari Jakbar)

Last modified on Wednesday, 31 May 2017 02:48