Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Secara Geografis Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di wilayah daerah Kotamadya Jakarta Barat dan salah satu bagian dari wilayah yang berada di Ibu Kota Negara, memiliki luas wilayah 126,15 kilometer persegi (Km²), dengan jumlah penduduk lebih dari dari 2.186 104 jiwa dan kantor Kejari Jakbar terletak di Jl. Kembangan Raya 1 Kembangan Jakarta Barat

Pada periode tahun 2008 telah terukir berbagai kegiatan dari Kejaksaan baik yang merupakan prestasi keberhasilan maupun, rekaman beberapa peristiwa yang mewarnai munculnya berbagai persoalan yang melemahkan kredibilitas Institusi Kejaksaan, sehingga masih dirasakan belum dapat memuaskan semua pihak  dengan segala kelebihan dan keterbatasan, hal tersebut senantiasa dipergunakan untuk introspeksi dan mawas diri bagi pengabdian jajaran Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dalam melaksanakan penegakkan hokum,  Kejaksaan tidak dapat bertindak diluar rambu-rambu hukum, yang merupakan asas legalitas yang bersifat universal dan mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum dalam bertindak, kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut pada periode tahun 2009 harus dicapai oleh jajaran Kejaksaan Negeri Jakarta Barat secara optimal. 

Pembaharuan Kejaksaan dalam aspek organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia serta manajemen teknis perkara dan pengawasan, merupakan program prioritas yang harus direspon atas Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tekad pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( clean governance dan good governance ).

Sejalan dengan hal itu, pemberdayaan sumber daya manusia diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja yang profesional, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna.  Profesionalisme memerlukan pembenahan dan penguatan elemen dan unsur pendukung yaitu baik terhadap pelaku pelaksana, dalam hal ini adalah Jaksa dan seluruh pegawai Kejaksaan maupun terhadap sarana dan prasarana pendukung.

Peningkatan sumber daya manusia yang profesionalisme merupakan hal yang sangat Strategis, bahkan dapat dikatakan sebagai Condio Sine Qua Non dalam organisasi karena impact nya yang signifikan dan komprehensif bagi setiap proses aktifitas yang dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Kinerja yang profesionalisme seorang Jaksa atau pegawai kejaksaan dapat diukur dari hasil yang telah dicapai secara menyeluruh dalam ukuran etik dan profesi. Etik berdasarkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa, yang mempunyai nilai-nilai strategis yaitu melaksanakan tugas dengan Kesetiaan, Kejujuran, Bertanggung Jawab dan Bijaksana. Ukuran profesi berarti bekerja menurut aturan dan ketentuan yang telah ditentukan tanpa neko-neko atau mencederai korps yang berdampak pada kredibilitas institusi

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Kejaksaan Negeri Jakarta Baart dengan  mengacu pada visi dan misi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kejaksaan Agung Republik Indonesia,  telah menetapkana Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI DAN MISI

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan mengacu pada visi dan Misi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta diselaraskan dengan visi dan misi Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

 

VISI

 Terwujudnya aparatur yang profesional memiliki integritas moral dalam penegakan dan pelayanan hukum

 

MISI

  1. Peningkatan Profesionalisme dan moral Aparatur melalui perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku;
  2. Peningkatan sarana dan prasarana;
  3. Tepat dan cepatnya penyelesaian penanganan Perkara;
  4. Terselesaikannya tunggakan penanganan perkara;
  5. Meningkatkan kegiatan operasi intelijen yustisial;
  6. Meningkatkan penyuluhan dan penerangan hukum;
  7. Terselesaikannya bantuan hukum.

 

MOTTO :

” PRIMA DAN TERPERCAYA DALAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM ”