Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

Definisi Fasos - Fasum.

     Arti definisi/pengertian fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Sedangkan, Arti definisi/pengertian fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskemas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya.

     Jika kita lihat dari pengertian yang ada memang sepertinya tidak jauh berbeda. Menurut kamus besar bahasa indonesia, fasum dan fasos memiliki arti yang berbeda. Menurut saya pribadi fasum adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan manusia untuk hidup, sedangkan fasos adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Arti definisi dan perbandingan antara fasum dan fasos ini lebih mengarah kepada pendapat pribadi. Jadi mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.

     Fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah milik bersama yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa selalu dimanfaatkan secara maksimal untuk jangka panjang. Warga masyarakat dapat saling bahu-membahu untuk membangun dan atau memperbaiki fasum fasos sendiri jika memang sangat diperlukan tanpa bergantung kepada pemerintah. Tanpa adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Fasilitas umum maupun fasilitas sosial buatan pemerintah yang dirusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan merugikan masyarakat secara umum. Fasum dan fasos yang disediakan oleh pemerintah dibiayai oleh dana yang sebagian besar didapat dari pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat, sehingga fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan milik masyarakat umum. Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 182 Tahun 2009 aset fasos dan fasum serta aset kerjasama, meliputi :

  1. Tanah,
  2. Mesin dan peralatan,
  3. Gedung dan bangunan,
  4. Jalan, irigasi dan bangunan,
  5. Aset tetap lainnya,
  6. Konstruksi dalam penyerahan.

Perda tersebut mewajibkan sensus aset sesuai pedoman yang sudah ditetapkan. Selain itu ditekankan bahwa apabila Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak melakukan pencatatan atau sensus aset daerah, maka dapat dikenakan sanksi-sanksi yang berlaku. Namun mengingat Perda tersebut tidak memberi kewenangan Pemprov DKI untuk melakukan penagihan fasum fasos yang menjadi kewajiban pengembang maka terkadang hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum pengembang untuk memanfaatkan fasum fasos tersebut tanpa adanya ijin atau kerjasama dengan Pemprov DKI. Selengkapnya...

 

Dasar pembentukan TIM Fasos - Fasum :

Tim Fasos-fasum terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Beberapa pertimbangan dibentuknya Tim Terpadu dalam rangka pengamanan dan pembenahan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu berdasarkan hasil koordinasi pimpinan tingkat Kota Adminnistrasi Jakarta Barat yang meliputi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa dalam rangka mengamankan aset pemerintah perlu dilakukan upaya pengamanan secara fisik, administratif dan hukum, sehingga aset tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. 

SK NO. 116 TAHUN 2016 WALIKOTA KOTA ADM. JAKARTA BARAT : Download disini