Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

LAPORAN TP4D KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
(Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah)
TAHUN ANGGARAN 2015

 

NO. NAMA SKPD/ UKPD KEGIATAN KETERANGAN
1.

Suku Dinas Bina Marga

Waktu : 12 Oktober 2015

Lihat : Dokumentasi

  1. Proyek Peningkatan Jalan diwilayah Kec. Tamansari, kontraktor PT. Wijaya Karya Nusantara dengan nilai kontrak Rp.12.665.772.890,-
  2. Proyek Peningkatan Jalan di Wilayah Kecamatan Tambora (masa sanggah);
  3. Proyek Peningkatan Jalan di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, kontraktor PT. Dewanto Cipta Pratama dengan nilai kontrak Rp. 26.920.300.000,-
  4. Proyek Peningkatan Jalan di Wilayah Kecamatan Palmerah (masa sanggah);
  5. Proyek Peningkatan Jalan di Wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, kontraktor PT. Inti Selapermai dengan nilai kontrak Rp.10.271.907.580,-
  6. Proyek Peningkatan Jalan di Wilayah Kecamatan Kembangan, kontraktor PT. Marboras Indah Cemerlang dengan nilai kontrak Rp. 9.743.382.900,-
  7. Proyek Peningkatan Jalan di Wilayah Kecamatan, kontraktor PT. Kartika Ekayasa dengan nilai kontrak Rp. 22.777.683.500,-
  8. Peningkatan Jalan di Wilayah Kecamatan Kalideres, kontraktor PT. Bona Jati Mutiara dengan nilai kontrak Rp.16.249.036.106,-
  1. Bahwa terhadap penyedia barang/jasa tersebut, sebelum melakukan pembayaran harus dilakukan audit per progres (harus diuji dan dihitung spek dan volume), sehingga kontrak dibayarkan sesuai prestasi;
  2. Jika di akhir Tahun Anggaran pekerjaan tidak sampai 100% maka kontrak dibayarkan sesuai progres dan penyedia barang di blacklist, serta jaminan harus disetor ke Kas Negara;
  3. Management pengawasannya harus dibenahi di Sudin Bina Marga, agar di setiap titik kegiatan harus ada pengawasnya, karena konsekuensinya agak riskan;
  4. Agar tetap dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang untuk menghindari adanya kegiatan fiktif;
  5. Sebelum dilakukan pembayaran agar dilakukan penghitungan volume baik dari segi kualitas / kuantitas dan sesuai dengan kontrak;
  6. Koordinasi dengan pengawas di wilayah untuk mengetahui pekerjaan riil di lapangan;
  7. Koordinasi dengan BPKP untuk pembayarannya, apabila waktu masih memungkinkan;
  8. Undang Konsultan dan Rekanan dalam pengecekan ke lokasi yang dilaporkan, bersama-sama Tim TP4D pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015;
  9. Agar setiap pembayaran sesuai dengan spesifikasi kontrak, Berita Acara Pemeriksaan dan kondisi riil di lapangan;
  10. Agar didukung oleh Back Up data pelaksanaan pekerjaan di lapangan baik dari Konsultan Pengawas maupun dari Pelaksana;
  11. Agar melibatkan Ahli dalam proses pemeriksaan pekerjaan dan tunggu hasil kesimpulannya.
2.

Suku Dinas Kebersihan

Waktu : 12 Oktober 2015

Lihat : Dokumentasi

  1. Proyek Sewa Kendaraan pengangkut sampah untuk dukungan penanganan kebersihan di 8 kecamatan se-Jakarta Barat.

Bahwa terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Sdr. Syarifudin selaku Kasudin Kebersihan Kota Adm. Jakarta Barat, Tim TP4D Jakarta Barat memberikan pendapat, untuk :

  1. Bahwa terhadap penyedia barang/ jasa tersebut sebagaimana diuraikan oleh Sdr. Syarifudin, dapat dilakukan sepanjang proses pembayaran, namun pada Tahun Anggaran berikutnya harus dihindari pelaksana, karena secara prinsip bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
  2. Agar dalam pembayaran terhadap penyedia barang/ jasa tersebut didukung dengan bukti pengeluaran yang syah, pembayaran didasarkan pada pengukuran dan volume riil yang dilakukan dilapangan;
  3. Agar tetap dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang untuk menghindari adanya kegiatan fiktif. 
3.

Suku Dinas Tata Air

Waktu : 03 Desember 2015

Lihat : Dokumentasi